Titip Napi Teroris di NTT, Menkum Ham Yasonna Laoly Harus Jelaskan Tujuannya

Ilustrasi--Anggota Kepolisian Resor Cilacap, Jawa Tengah, melakukan pengamanan 2 terpidana kasus teroris dari Nusakambangan dalam pelaksanaan sidang lanjutan kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Cilacap, Foto: Tribratanews.com

Nerapolitik.com–Sebagian besar publik NTT hingga saat tidak pernah tahu ada napiter (napi teroris) yang dititipkan di Lapas dan Rutan di NTT. Publik juga tidak pernah tahu berapa jumlah yang dititip, dan untuk alasan apa titip napiter di NTT. Kebijakan ini terkesan kontra-produktif karena mendekatkan napiter dengan obyek-obyek yang selama ini menjadi target teroris.

Selain itu, hak masyarakat NTT untuk mengetahui, bahkan ikut menentukan dapat tidaknya napiter dititip di NTT. Bukan tanpa sebab, masyarakat NTT berperan besar dalam menjaga NKRI, merawat Kebhinekaan, Pancasila dan UUD 1945. Teroris adalah musuh rakyat, karena itu menitipkan napiter di Lapas dan Rutan di NTT adalah langkah yang kontra-produktif.

Pemerintah pusat harus mengubah model pendekatan kekuasaan yang dilakukan secara berlebihan terkait dengan penempatan napiter di NTT dengan cara pendekatan yang lebih beradab. Cara itu yakni harus transparan termasuk harus mendengarkan suara publik sebagai pihak yang juga punya tanggung jawab terhadap kamtibmas di NTT.

Itulah demokrasi dan cara memberi penghormatan terhadap HAM yang adil dan sehat. Jangan hanya HAM-nya napiter yang dianggap lebih penting, sedangkan HAM masyarakat NTT diabaikan. Hentikan kebijakan yang selalu menganggap semua keputusan yang datang dari pusat selalu benar dan wajib ditaati secara buta tuli.

Karena itu, selain harus dilakukan tindakan menarik kembali napiter titipan sesegera mungkin, juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly harus menjelaskan terlebih dahulu apa alasan memilih NTT sebagai tempat menitip napiter. Juga dijelaskan berapa jumlah yang dititip, di Lapas/Rutan mana saja dititip dan untuk berapa lama napiter itu dititip.

Publik NTT tidak mau hal-hal yang berbau teror dan terorisme apalagi yang bermotif politik untuk membubarkan NKRI, Pancasila, Bhineka Tungjal Ika dan UUD 1945 tumbuh dan berkembang di NTT. Bukan mustahil pada gilirannya menjadikan NTT sebagai target teroris.

Untuk itu pihak Kanwil Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM dan Polda NTT perlu segera mendata ulang secara cermat siapa saja tamu para napiter yang sering melakukan aktivitas kunjungan keluarga kepada Napiter titipan itu, berapa kali dalam sebulan, apakah mantan anggota dan pengurus HTI di NTT juga melakukan kontak komunikasi dengan sejumlah napiter sebagai titipan di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT. Ini semua harus jelas demi menguji loyalitas aparat di NTT apakah loyalitasnya tunggal hanya kepada NKRI atau ada yang memiliki loyalitas ganda.

Kekhawatiran publik NTT terhadap keberadaan napiter titipan ini muncul karena kemampuan aparat NTT secara mental belum teruji dalam menghadapi teroris. Juga Napiter titipan itu bisa saja lebih leluasa menjalankan aksinya dalam Lapas sehingga menjadi pintu masuk bagi jaringan teroris ke NTT. Salah satunya adalah lewat kunjungan keluarga dan atau sahabat sehingga berpotensi mempermudah berkembang-biaknya sel-sel teroris di NTT sebagai provinsi yang terkenal sangat toleran dan rukun dalam kebhinekaan.

Yang dikhawatirkan sekarang adalah apakah jaringan sel-sel tidur binaan teroris profesional sudah menyebar di NTT dan tinggal menunggu kapan waktu yang tepat untuk membuat masalah. Mereka memiliki kemampuan untuk bisa membungkus identitasnya dengan profesi apa saja untuk menyamarkan identitas dan tujuan mereka yang sesungguhnya.

Untuk itu bagi publik NTT, hal yang urgen bukan saja memulangkan napiter titipan dari Lapas di NTT ke Jakarta atau Nusakambangan. Akan tetapi juga penjelasan dari pemerintah kepada publik NTT tentang alasan menitipkan Napiter di Lapas NTT. Pancasila sebagai ideologi negara tetap kokoh berdiri, harus dihargai secara proporsional oleh pemerintah.

Dengan demikian potensi masuknya jaringan teroris ke NTT dengan berbagai macam penyamaran untuk memuluskan aktivitas mereka, bisa diminimilasir sebab bisa saja selama ini penyamaran mereka berjalan lancar. Bagi teroris, sekali teroris bikin ulah dan menjadikan gereja atau tokoh agama sebagai target aksi teror, maka itulah prestasi yang diinginkan tanpa peduli dia dipenjara atau ditembak mati saat beraksi.

Jika ini yang terjadi maka masyarakat dan pemerintah akan rugi. Sebab dampak aksi teroris ini akan menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan. Karena itu, Pemerintah Daerah dan Pusat tidak boleh salah mengambil kebijakan.

Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Advokat Peradi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*