Sanksi Berat Bagi Paslon yang Langgar Aturan Pilkada

Jakarta, Nerapolitik.com–Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjatuhkan sanksi berat bagi Calon Kepala Daerah ditemukan atau terindikasi bermain curang dalam menarik simpati masyarakat dalam memperoleh dukungan suara pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.

“Sanksi dijatuhkan bila ditemukan atau terindikasi bermain politik uang, penyebaran isu SARA maupun kampanye hitam atau informasi hoax, ” kata Ketua KPU Arief Budiman di sela Deklarasi Gerakan Nasional Kampanye di Anjungan Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 18 Februari 2018.

Ia menyatakan, bilamana nanti ada oknum tim sukses, ataupun kandidat yang terindikasi melanggar aturan maka diberikan sanksi teguran tertulis pertama. Bila masih tetap melakukan maka izin kampanye dicabut dan diberikan blacklist atau tanda hitam.

“Paling berat bisa saja didiskulifikasi kepesertaannya bila dilakukan berulang, bahkan bisa dikenakan pidana untuk diproses hukum, karena dalam aturannya disebutkan seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, dipilihnya Makassar sebagai tuan rumah gerakan nasional Deklarasi Kampanye Damai, karena melihat potensi itu di daerah itu diyakini akan berjalan kondusif aman dan damai untuk menjadi daerah pencontohan di 171 daerah Pilkada serentak di Indonesia.

“Untuk itu penting berkomitmen bersama deklarasi bersama Pilkada serentak tanpa Hoax, isu SARA dan tidak ada money politik, sehingga biayanya akan lebih murah,” tuturnya di hadapan ratusan hadirin.

Mengenai pemasangan Baliho dan spanduk sebagai Alat Peraga Kampanye, kata dia, semua telah dibiayai oleh KPU, dan tidak boleh ada lagi kandidat yang memasang di area publik termasuk memasang di media massa.

“Aturan ini adalah Undang-undang mengatur tentang kampanye, dan dibiayayai KPU. Seluruh pasangan calon tidak boleh memasang alat peraga selain KPU memproduksinya, kecuali KPUnya kesulitan pendanaan 100 persen baru bisa,” ungkap Arief.

Kendati demikian, lanjutnya, upaya ini dilakukan KPU guna menghindari adanya konflik antarpendukung serta meminimalisir pemborosan anggaran pasangan calon, termasuk pemerataan penyampaian pesan.

“Kami berharap agar para masing masing pasangan kandidat sportif dan tidak melanggar ketentuan. Jadikan Makassar, Sulawesi selatan sebagai percontohan Pilkada di daerah lainnya,” ujarnya mengharapkan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*