Agar Tak Terkesan Main Politik di Kasus MS, KPK Didesak Usut Laporan Warga

Bupati Ngada, NTT Marianus Sae

Jakarta, Nerapolitik.com–Komisi Pemberantasan Korupsi didesak mengusut tuntas semua kasus korupsi sejumlah pejabat di Nusa Tenggara Timur. Meski tak harus dengan operasi tangkap tangan tapi laporan warga selama ini patut dan seharusnya diusut.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus mengatakan pengusutan ini perlu agar tak memberi kesan KPK melindungi orang tertentu atau ikut bermain politik.

“Karenanya KPK harus memprioritaskan penyelidikan kasus korupsi NTT secara pro justitia berdasarkan Laporan Masyarakat NTT,” kata Petrus Selestinus di Jakarta, Minggu, 18 Februari 2018.

Petrus mengatakan permintaan mengusut sejumlah laporan warga dimaksudkan agar jangan sampai OTT yang dilakukan KPK di NTT hanya berhenti pada menangkap Marianus Sae. Dengan demikian tidak memberi kesan negatif terhadap KPK bahwa OTT terhadap Marianus Sae atau bertujuan untuk memenuhi pesanan pihak tertentu demi melindungi pelaku korupsi yang sudah tuntas melakukan kejahatan korupsi atau sedang merancang korupsi baru.

“Pelaku korupsi lama sudah rapi membungkus jejak kejahatannya melalui Tindak Pidana Pencucian Uang dan bahkan sekarang tampil dan bertindak sebagai pahlawan dalam pemberantasan korupsi di NTT,” ujarnya.

Terkait OTT yang menjerat Bupati Ngada, kata Petrus, dinilai oleh sebagian publik sebagai sebuah sukses besar  KPK untuk NTT. Namun bagi sebagian besar publik NTT lainnya, melihat OTT KPK  ini sebagai sebuah gerakan politik. Karena peristiwa OTT dilakukan sehari menjelang KPU NTT menetapkan pasangan calon gubernur NTT.

“Pula jika seperti klaim KPK yang menyebut sudah terjadi indikasi suap sebelumnya namun mengapat tidak melakukan pemanggilan secara pro justitia kepada Marianus Sae dkk?” ucap Advokat Peradi ini. 

Oleh karena itu, kata Petrus OTT KPK pada beberapa saat menjelang penetapan Paslon oleh KPU NTT dinilai sebagai tindakan yang sangat politis dan berdampak pada munculnya penilaian publik bahwa KPK digerakan oleh kekuatan politik tertentu ketika OTT KPK menangkap Marianus Sae.

“Penilaian itu akan semakin kuat, jika KPK hanya berhenti pada OTT Marianus Sae dan tidak menindaklanjuti Laporan Masyarakat tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif lainnya di NTT dan LHKPN yang berisi laporan kebohongan para pejabat NTT dalam LHKPN yang sudah lama mangkrak di KPK tetapi tidak ditindaklanjuti,” katanya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*