Marianus Sae Diciduk, TPDI Desak Harta Kekayaan Cagub Lain Diusut KPK

Bupati Ngada, NTT Marianus Sae Terjaring kasus suap proyek infrastruktur senilai Rp 54 miliar

Jakarta, Nerapolitik.com–Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari seorang pengusaha untuk mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di Kabupetan Ngada dengan total Rp 54 miliar.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus menilai tertangkap tangannya Marianus memberi bukti KPK dan Polri telah merespon dengan baik informasi dan harapan masyarakat NTT. Harapan itu yakni agar menjelang Pilkada 2018 menindak siapapun yang melakukan praktek suap dan politik uang menjelang Pilkada 2018.

“Di pihak lain mereka yang ditangkap melalui OTT KPK, sebagai kelompok orang yang tidak peduli bahkan meremehkan pesan KPK yang sejak Januari 2018 berkali-kali memberi pesan kepada masyarakat dan para bacalon agar menghindari politik uang atau suap menjelang Pilkada, karena KPK akan tetap memplototi dan menindak tegas praktek suap dan politik uang menjelang Pilkada 2018,” kata Petrus di Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Baca: Marianus Sae Kepala Daerah Pertama NTT Kena OTT KPK

Petrus menegaskan operasi pemberantasan korupsi di NTT tak boleh berhenti pada kasus Marianus saja. KPK juga harus memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)para calon yang ada, termasuk seluruh pejabat terkait.

“Akan tetapi juga KPK harus mengembangkan puluhan “Informasi” dan “Laporan Masyarakat NTT” di KPK tentang praktek korupsi di kalangan pejabat di NTT yang mungkin saja sat ini sedang dalam antrian penindakan oleh KPK melalui penelusuran kekayaan di dalam LHKPN,” ujarnya.

Menurut Petrus melalui LHKPN para bakal cagub dan cabup di NTT nantinya bisa diuji apakah telah diisi dan dilaporkan secara  jujur atau malah berbohong. Alasannya, kata advokat Peradi ini, bisa saja beberapa kekayaan atau harta yang nilainya puluhan miliar yang dibelanjakan/ ditempatkan di luar wilayah kerjanya dan atas nama kroninya tidak dilaporkan karena diduga bersumber dari uang hasil KKN atau praktek memeras pejabat bawahannya dan para kontraktor daerah.

“Masyarakat NTT sudah memiliki catatan tentang kebohongan sejumlah incumbent bacalon berupa foto tanah dan bangunan rumah serta mobil mewah untuk anak-anaknya namun kekayaan itu tidak diisi dan dilaporkan dalam LHKPN ke KPK,” tegasnya.

Baca: Marianus Sae Tersangkut Suap Proyek Infrastrukur Rp 54 Miliar

Petrus menambahkan pascapilkada selalu muncul sejumlah kasus yang oleh sebagian masyarakat NTT menghubungkan dan meyakininya sebagai buah praktek KKN untuk mempertahankan jabatan sebagai gubernur, bupati dan walikota menjelang Pilkada di NTT. Beberapa aset daerah bisa beralih secara diam-diam dan melanggar hukum ke tangan pihak ketiga.

“Misalnya saja lahan Pantai Pede di Manggarai Barat yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mabar tetapi oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya dialihkan ke pihak swasta (PT. SMI) yang konon milik Setya Novanto. Begitu juga kasus korupsi proyek Lando Noa, Kabupaten Manggarai Barat, disebut-sebut akibat bencana alam, ternyata bencana alamnya direkayasa untuk mencairkan anggaran APBD TA 2014,” pungkasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*