Marinanus Sae, Politisasi Moral Kasus Asusila

Bupati Ngada, NTT Marianus Sae

Jakarta, Nerapolitik.com–Akhir-akhir ini sejumlah pihak  mulai mengangkat isu moral bakal calon Gubernur NTT,  Marianus Sae (MS) sebagai reaksi terhadap hasil survei Laboratorium Psikologi Politik (LPP) UI yang bertajuk “Mencari Kandidat Gubernur Terbaik NTT”, mengungkapkan aspek integritas moral.

Hasil survei LPP UI, MS meraih posisi tertinggi dengan nilai 6,57 persen dibandingkan dengan bacagub lainnya.

Beberapa pihak sontak kaget terutama mengenai nilai 6,57 persen yang dikatakan tertinggi untuk aspek integritas moral yang diraih MS. Karena diangap tidak sesuai, lantas dihubungkan dengan kasus moral yang selama ini sering diangkat ke ruang publik pada saat MS muncul sebagai bacalon dalam event Pilkada dan suara itu akan hilang manakala Pilkada usai dan dimenangkan oleh MS.

Tingginya nilai integritas moral dan kejujuran MS menurut hasil survei LPP UI hingga mencapai 6,57 persen sebagai tertinggi dibandingkan dengan bacalon Gubernur NTT lainnya merupakan gambaran realistis bahwa publik NTT sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Terlihat jika warga mampu memaknai bahwa persoalan moral terkait perbuatan kesusilaan merupakan persoalan yang sangat privat, tidak saja dalam hukum nasional (KUHP dan KUHAP) akan tetapi juga bagi Hukum Gereja dan Hukum Adat setempat.

Dalam hal ketika seseorang berbicara tentang persoalan kesusilaan seseorang, siapapun dia, maka dia sesungguhnya sedang melanggar hak privat seseorang di ruang publik yang bukan haknya. Bahkan sekedar untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib pun, hukum tidak memberikan hak itu kepada orang lain demi melindungi privasi seseorang.

Anehnya meskipun kualifikasi kasus yang dituduhkan langsung kepada pribadi MS adalah soal susila yang bersifat privat dan merupakan hak privat sehingga menjadi delik aduan. Akan tetapi tuduhan atas kasus kesusilaan terhadap MS selalu muncul dari pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Sementara pihak yang langsung menjadi korbannya, tidak pernah muncul dan tidak menuntut pertanggungjawaban secara pidana melalui sebuah proses hukum sesuai dengan KUHAP.

Kenyataannya hingga sekarang tidak pernah ada pengaduan dari pihak korban kepada pihak kepolisian dan ke lembaga adat maupun Gereja Katolik, karena menyangkut persoalan moral privat seorang pemimpin di wilayah hukum yang mayoritas umatnya berkeyakinan Katolik.

Tidak adanya bukti pengaduan dari korban sebagai syarat mutlak pengungkapan kasus pidana susila dan tidak adanya proses hukum terlebih-lebih tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan MS bersalah, maka jelas bahwa “politisasi dan kriminalisasi”. Dengan demikian, kasus susila yang selama ini dialamatkan kepada MS sungguh merupakan sebuah penghukuman yang lebih kejam melebihi vonis hakim atas perbuatan yang dituduhkan, (sekiranya ada).

Apalagi kasus susila adalah kasus yang sangat bersifat privat karenanya menjadi persoalan moral yang bersifat sangat privat, bukan saja bagi pihak korban akan tetapi juga bagi pihak pelaku, sebagaimana hukum pidana sendiri mensyaratkan penuntutannya harus atas dasar pengaduan langsung dari pihak korban dan prosesnya dilakukan secara tertutup.

Tiada Pengaduan, Tiada Penuntutan dan Tiada Peristiwa Pidana

Dengan demikian, sepanjang dan selama tidak adanya pengaduan yang langsung datang dari pihak yang merasa dirinya telah menjadi korban, apalagi tuduhan yang muncul sejak tahun 2013 hingga sekarang tidak pernah datang dari pihak yang merasa dirinya telah menjadi korban. Maka dugaan asusila MS harus dianggap tidak pernah ada peristiwa pidana karena memang tidak ada tuntutan dari yang menjadi korban.

Jika saja ada pihak yang menginginkan hal itu terklarifikasi, maka tidak ada satupun lembaga negara yang berwenang mengklarifikasi, kecuali KPU. Itupun sulit dilakukan karena inisiatif harus datang dari pihak korban yang hingga saat ini, tidak ada. Karena itu persoalan moral privat, kita serahkan pada suara hati masyarakat pemilih yang menentukan sendiri di bilik suara TPS saat Pilgub tiba bukan di ruang demo, ruang media massa, media sosial dan bukan pula di ruang diskusi publik yang kelak akan melahirkan tuntutan balik dari MS.

Kasus moral yang dituduhkan kepada MS dibuat antara ada dan tiada yang muncul hanya kalau seorang MS tampil sebagai Cabup Ngada tahun 2013 dan sekarang muncul lagi karena menjadi Calon Gubernur NTT. Dengan demikian pihak ketiga yang mempersoalkan kasus yang disebut sebagai kasus moral sekiranya ada, maka sesungguhnya mereka tidak memiliki “legal standing” dan “kepentingan langsung” untuk membonceng kasus yang sangat privat ke dalam domain publik.

Dia hànya bisa dibawa ke ruang publik bahkan dieksploitasi untuk kepentingan lain di luar kepentingan penegakan hukum, manakala kasus yang disebut kasus moral dimaksud telah kehilangan sifat privat dan sifatnya sebagai delik aduan.

Segelintir orang telah mengeksploitasi dan mengatasnamakan kepentingan publik untuk menyerang hak privat MS. Mereka lupa bahwa tidak semua persoalan hukum pidana seseorang masuk ke wilayah publik dan menjadi urusan publik, sekalipun itu persoalan menyangkut moralitas sebagai sendi utama di dalam hukum. Karena ilmu hukum dan hukum pidana sendiri membatasi dengan menempatkan persoalan kesusilaan menjadi moral yang bersifat privat dan berada pada wilayah privat, semata-mata hanya urusan antara pelaku dan korban serta dikualifikasi sebagai delik aduan.

Dia baru bisa menjadi komsumsi publik di ruang publik, apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan MS atau siapapun terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana susila.

Penulis,

Petrus Selestinus, advokat Peradi dan Koordinator TPDI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*