Ferari: Laporan SBY Dapat Menunda Penyidikan EKTP

Jakarta, Nerapolitik.comKetua Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari), Petrus Selestinus mendesak Bareskrim Mabes Polri menunda proses penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya.

Pelapor kasus ini adalah Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Petrus, penundaan penyelidikan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan seseorang terkait dengan proses pidana atas sangkaan tindak pidana korupsi adalah kebijakan Kapolri di era SBY dan Megawati Soekarnoputri. Kebijakan tersebut harus dilanjutkan oleh Kapolri sekarang.

“Kebijakan Kapolri ketika itu didukung secara luas oleh publik karena laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh seseorang karena terkait dengan Laporan dan Proses Pemeriksaan kasus korupsi, selalu bertujuan menghambat pengungkapan kasus korupsi,” kata Petrus dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2018.

Petrus menegaskan laporan SBY harus didrop atau ditunda prosesnya karena berpotensi mempengaruhi pengungkapan dugaan keterlibatan elit Partai Demokrat yang dieksplorasi dan dielaborasi oleh Advokat Firman Wijaya.

Karenanya, kata Petrus Bareskrim harus menyampingkan atau menunda proses pemeriksaan laporan SBY.

“Laporan SBY baru dilanjutkan setelah KPK memproses upaya Firman Wijaya menggali kebenaran materil kasus korupsi yang menyebut beberapa elit Partai Demokrat yang diduga terlibat dan Partainya mendapat jatah Rp 150 Miliar,” tuturnya. 

Petrus menambahkan, Pertimbangan logis dari kebijakan cerdas Kapolri ketika itu adalah perjuangan menegakan hukum untuk memberantas korupsi memiliki muatan moral publik yang sangat tinggi ketimbang soal pencemaran nama baik pelapor yang lebih dominan bermuatan moral yang sangat privat.

Selain itu pelaporan pencemaran nama baik dalam kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum mayoritas bermotif menghambat atau merintangi secara langsung tidak langsung penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan kasus korupsi yang oleh UU Tipikor dikualifikasi sebagai tindakan yang berkenaan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Petrus mengatakan pilihan sikap terbaik yang hayus dilakukan oleh SBY dan tim kuasa hukumnya adalah menarik atau mencabut laporan Firman Wijaya di Bareskrim.

“Selanjutnya akan lebih elegan mendorong KPK  mulai membidik para pelaku korupsi proyek e-KTP pada bagian hulunya yaitu pada tingkat elit Partai Politik seperti Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDIP yang oleh JPU KPK telah dibuka ke publik melalui Surat Dakwaan Jaksa dalam perkara an. Tetdakwa Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong dalam dua berkas terpisah,” pungkas advokat anggota Peradi ini. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*