2 Camat Rote Diduga Ikut Kampanye Calon, Panwaslu: Tidak Cukup Bukti

Ketua Panwaslu Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, Iswardy Lay, Foto: Antara

Kupang, Nerapolitik.com–Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur menghentikan kasus dugaan keterlibatan dua camat dalam pilkada di daerah itu.

Dua orang camat yang dilaporkan melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu paket calon dalam Pilkada Rote Ndao itu adalah Camat Pantai Baru, Fons Saek dan Camat Rote Barat Laut, Elias Talomanafae.

Kedua camat tersebut dilaporkan terlibat secara langsung untuk menggalang dukungan dari masyarakat untuk memilih salah satu kandidat calon bupati-wakil bupati.
mengatakan, pihaknya telah menghentikan

“Kami sudah minta klarifikasi dua camat yang dilaporkan melakukan kampanye untuk calon tertentu dalam Pilkada Rote Ndao, tetapi tidak cukup bukti sehingga kami hentikan,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Rote Ndao, Iswardy Lay seperti dilansir Antara, Sabtu, 3 Februari 2018.

Baca: Isu Mobilisasi ASN di Pilkada, Panwaslu Diminta Tegas

Menurut dia, berdasarkan hasil klarifikasi, Camat Rote Barat Laut, Elias Talomanafa memang mengakui adanya pertemuan dengan aparat desa tetapi tidak membicarakan tentang dukungan kepada bakal calon tertentu, tetapi membahas persoalan pupuk.

“Kami sudah meminta klarifikasi Camat Rote Barat Laut, Elias Talomanafa, dan ia mengakui adanya pertemuan dengan aparat Desa Mundek, tapi tidak membicarakan tentang dukungan terhadap pasangan bakal calon tertentu tapi mereka membicarakan tentang persoalan pupuk,” katanya menjelaskan.

Koordinator Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna secara terpisah menambahkan, pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan atas keterlibatan beberapa ASN lingkup Kabupaten Rote Ndao.

Sejumlah ASN ini diduga terlibat dalam setiap kegiatan para kandidat, termasuk diantaranya kepala desa dan seluruh perangkat desa di Kabupaten Rote Ndao.

Baca:  Pilkada NTT Terancam Kacau, 1 Juta Penduduk Belum Rekam EKTP

Dia juga meminta kandidat dan tim pemenangan dari masing-masing kandidat untuk tidak melibatkan ASN dan perangkat desa dalam kegiatan politik praktis.

Bagi kandidat yang memobilisasi ASN untuk mengarahkan dukungan masyarakat, maka kandidat tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saksi yang dikenakan bisa saja kandidat yang bersangkutan didiskualifikasi sebagai kontestan pilkada,” katanya.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 2 huruf f menyebutkan setiap ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Baca: KPU Tetapkan 12 Februari Penetapan Paslon di Pilgub NTT

Selain itu, diperkuat pula oleh UU Nomor 20 tahun 2016 yang menegaskan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan ASN Anggota Polri, ASN anggota TNI, kepala desa atau perangkat desa lainnya. (Reba)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*