MKD Masih Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Viktor Laiskodat

Bakal calon gubernur NTT, Viktor B Laiskodat

Jakarta, Nerapolitik.com–Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan masih memverifikasi laporan terhadap Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodatatas dugaan pelanggaran etik.

Viktor diduga menuding Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat sebagai partai pendukung negara khilafah dalam pidatonya di Kupang, NTT beberapa waktu lalu.

“Saat ini MKD masih melakukan verifikasi administrasi,” kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Menurut Sufmi, kesekertariatan MKD sejauh ini baru menerima satu laporan terhadap Viktor, yakni oleh perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, verifikasi administrasi awal menyebut dokumen pelaporan tersebut belum lengkap.

Sufmi membeberkan, sejumlah hal yang belum lengkap dalam laporan PKS ke MKD yakni ihwal mengatasnamakan dan menggunakan kop surat partai namun pelapor tidak melampirkan dokumen resmi sebagai bukti pengurus partai.

Meski belum lengkap, Sufmi berkata, MKD memberi waktu selama 14 hari bagi PKS untuk melengkapi laporannya tesebut. Jika hal itu tidak dilakukan, MKD akan menolak laporan yang disampaikan oleh PKS.

“Kami verifikasi administrasi dulu. Jika itu sudah dilengkapi baru ke verifikasi materi (pelaporan),” ujarnya.

Lebih lanjut, saat ditanya soal sanksi apa yang akan diterima jika Viktor terbukti bersalah, Sufmi enggan berkomentar. Ia mengaku, sanksi belum bisa disampaikan selama proses verifikasi masih dilakukan.

“Kami gabisa bicara (sanksi dahulu). Kami tidak mau mendahului proses yang ada tahapannya,” ujar Sufmi.

Sementara itu, Sufmi menyampaikan, MKD tidak menutup kemungkinan melakukan sidang terbuka dalam perkara Viktor. Namun, ia berkata, sidang terbuka tersebut harus berdasarkan atas permintaan Viktor selaku terlapor.

“Rapat MKD yang menyidangkan perkara etis itu ketentuannya tertutup. Bisa terbuka bila yang bersangkutan (Viktor) minta atau tidak keberatan terbuka,” ujarnya.

PAN dan Gerindra telah melaporkan Viktor ke Bareskrim Polri atas tuduhan melanggar Undang-Undang dan Pasal UU ITE No 11/2008 dan Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama, serta Undang-Undang Diskriminasi no 40 tahun 2008 pasal 4 dan pasal 16. Pasal yang sama juga dilaporkan Partai Demokrat dan PKS.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*