Keselamatan Pasien, Buah Hasil Strategi Kecukupan Tenaga Perawat di Indonesia

Nerapolitik.com-Perawat merupakan salah satu kelompok tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar dari sistem kesehatan seluruh dunia. Data Badan PPSDM Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan, dari survei yang dilakukan di 2490 rumah sakit Online tahun 2016, memberikan gambaran bahwa dari total 301.622 tenaga kesehatan, perawat menduduki posisi pertama dengan jumlah terbesar, yaitu sebanyak 150.512 orang.

Kaitannya selain dengan jumlah, perawat juga merupakan tenaga kesehatan yang berinteraksi selama 24 jam secara langsung dengan pasien. Maka, hal ini memberikan pengaruh besar antara ketersediaan tenaga perawat dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Ketersediaan tenaga perawat professional dengan jumlah yang memadai sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan dari sistem kesehatan nasional Indonesia. Salah satu isu strategis kesehatan di Indonesia adalah masalah pemerataan kualitas pelayanan kesehatan yang tak kunjung terselesaikan. Penyebab utama kesenjangan kualitas pelayanan adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di seluruh pelosok Indonesia.

Data kuantitas tenaga perawat yang banyak, nyatanya tidak menjamin tercapainya keseimbangan distribusi profesi ini di seluruh Indonesia.

Tantangan yang dihadapi

Tantangan era globalisasi pada sektor kesehatan membentuk asumsi bahwa setiap sarana kesehatan publik wajib memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien dan keluarga. Sejalan dengan tuntutan akreditasi rumah sakit nasional dan internasional, pelayanan kesehatan wajib meliputi pelayanan yang menerapkan standar keselamatan pasien.

Hangatnya isu keselamatan pasien di rumah sakit, dewasa ini menjadi perhatian dunia akibat beberapa kasus kesalahan medis yang merugikan pasien serta tenaga medis. Beberapa kondisi pasien sangat berhubungan dengan asuhan keperawatan, antara lain komplikasi infeksi paru, infeksi saluran kemih, luka tekan, kesalahan obat, kejadian jatuh, keagagalan penanganan kedaruratan, bahkan hingga menyebabkan memanjangnya hari rawat pasien di rumah sakit.

Kurangnya tenaga perawat di suatu pelayanan kesehatan sangat berdampak pada tingkat keselamatan pasien dan memberikan beban kerja yang tinggi bagi perawat itu sendiri. Hubungan antara beban kerja, kecukupan tenaga dan keselamatan pasien sangat tampak jelas dalam interaksi perawat dan pasien.

Tanpa disadari sebenarnya kondisi diatas banyak terjadi di daerah terpencil di Indonesia. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata memang banyak terjadi di daerah tertinggal, terpencil, rawan kerusuhan, bencana alam, dan pemekaran. Masalah ini jika tidak ditangani, selanjutnya akan terus berdampak pada mutu pelayanan kesehatan Indonesia secara umum, terutama terkait keselamatan pasien.

Kebijakan dan kesenjangan yang aktual terjadi

Pemerintah pada dasarnya telah mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan dan pendayahgunaan tenaga kesehatan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kebijakan tentang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan jugan telah dibuat secara umum dan dijabarkan dalam Permenkes Nomor 33 tahun 2015 bab Kedua tentang Konsep Perencanaan Kebutuhan SMDK.

Kesenjangan yang terjadi, pada implementasinya hingga tahun 2017, dari segi proporsi masih menunjukkan data bahwa salah satu provinsi di Indonesia, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat masih kekurangan tenaga perawat dan bidan. Diketahui rasio perawat dengan penduduk hanya tersedia 84/100.000 penduduk. Hal ini masih kurang dari setengah target yang harus dicapai pada tahun 2019 yaitu 180 perawat dan bidanper 100.000 penduduk.

Kebijakan terkait pemenuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan. Kebijakan tersebut mungkin telah efektif dijalankan di kota-kota besar, namun tidak terimplementasi dengan baik diprovinsi dan daerah terpencil. Dampak lainnya juga timbul resiko beban kerja perawat yang berlebihan sehingga perawat tidak mendapatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam berkerja.

Landasan urgensi, perkembangan dampak, dan gambaran ketenagaan perawat di Indonesia menjadi dasar perlunyadibuat kebijakan yang secara spesifik ditujukan bagi pengaturan tenaga perawat. Pemerintah secara khusus juga harus memperbaiki ketidakseimbangan distribusi tenaga keperawatan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan kota secara efektif dan efisien.

Strategi yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui pembuatan metode analisis beban kerja perawat secara spesifik yang bersifat ‘bottom-up planning’, guna berfokus pada peningkatan mutu dan pelayanan keperawatan di Indonesia, yang mampu memberikan simbiosis mutualisme untuk meningkatkan keselamatan pasien.

Alternatif pilihan strategi dan rekomendasi

Untuk menjawab tantangan tersebut maka diperlukan adanya kebijakan publik terkait perencanaan kebutuhan tenaga perawat di Indonesia. Alternatif kebijakan dapat berupa membuat peraturan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, terutama kajian yang berkaitan dengan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, berupa Peraturan Menteri Kesehatan yang secara khusus mengatur tentang perencanaan kebutuhan perawat. Perencanaan ini disarankan dibuat berdasarkan metode analisis beban kerja perawat.

Alternatif pilihan kebijakan pertama adalah membuat peraturan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang secara khusus mengatur tentang perencanaan kebutuhan perawat dan disarankan dibuat berdasarkan metode analisis beban kerja perawat. Kelebihan dari alternatif kebijakan ini adalah tersedianya regulasi yang adekuat untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga perawat di Indonesia. Kedua, metode analisis beban kerja yang disarankan merupakan metode aplikatif yang paling spesifik untuk menghitung kebutuhan tenaga perawat secara realistis, serta mampu meningkatkan keamanan ketenagaan perawat di rumah sakit.

Avelere Health LLC mengemukakan bahwa terdapat kekuatan dan kelemahan terkait perencanaan kebutuhan tenaga perawat melalui metode workload indicator of staffing needs (WISN) atau analisis beban kerja. Kekuatan metode ini adalah mampu memberikan gambaran riil kebutuhan tenaga perawat yang sesuai dengan rata-rata jumlah dan kondisi pasien yang ditangani.

Perencanaan ketenagaan yang tepat memberikan dampak pada peningkatan kualitas perawatan pasien dengan biaya yang efektif, serta peningkatan keselamatan dan kepuasan kerja perawat. Rekomendasi dan alternatif kebijakan yang diajukkan diharapkan mampu mengatasi masalah ketidakcukupan tenaga perawat, ketidaksejahteraan kerja perawat, dan buruknya pencapaian pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia, sesuai dengan cita-cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tentunya akan berakhir di tahun 2019.

Penulis Hany Wihardja, Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Keperawatan Univeristas Indonesia (Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) RI)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*